POLITIK KANCIL PARTAI BERINGIN

Wacana penetapan Aburizal Bakrie (Ical) sebagai calon presiden dari Partai Golkar menuai banyak polemik dan kisruh internal partai berwarna kuning itu. Terdapat banyak elit internal partai yang mengkritik soal mekanisme penetapan calon presiden dari partai berlambang beringin tersebut. Hal ini dikarenakan sikap terburu-burunya pengurus DPP partai Golkar untuk melaksanakan rapat pimpinan nasional khusus (rapimnassus) dengan mengagendakan mekanisme penetapan calon presiden dari partai golkar. Ini akan berdampak pada fungsi dan peran fungsionaris partai yang notabene memiliki kans sebagai calon presiden. Sebut saja Jusuf Kalla, Akbar Tandjung, Agung Laksono, Fadel Muhammad, mereka memiliki peluang untuk menjadi capres 2014 mewakili partai beringin itu.  

Terlepas dari siapa figur yang akan mewakili partai yang berslogan “suara golkar suara rakyat” itu, ada tiga persoalan yang dapat menyebabkan golkar terpecah belah pada pilpres 2014. Pertama, golkar tidak memiliki tokoh sentral yang bisa menyatukan seluruh kader di pusat dan di daerah. Ini akan berdampak pada eksistensinya sebagai partai besar yang pernah menduduki kejayaannya di massa orde baru. Ini akan menyulitkan partai dalam menentukan mekanisme penetapan capres 2014 nanti. Betapa tidak, sikap arogansi ketua umum, Ical menunjukkan bahwa golkar tengah dibelenggu kepentingan perorangan tidak mengedepankan kepentingan organisasi. Dalam istilah kleden ini disebut sebagai privat area sang nakhoda yang tidak semua orang bisa memasukinya, termasuk para elit fungsionaris.

Akrobat politik internal yang diperankan elit golkar semacam ini tidak hanya terjadi saat ini. Di era Orde Baru, ruang privat area itu selalu ada meskipun kondisinya lebih kondusif pada saat itu karena terdapat central figure yaitu Soeharto yang menyatukan sikap para kader di daerah sehingga roda organisasi berjalan dengan mapan. Privat area di tubuh golkar ini akan menyebabkan kerapuhan identitas partai karena ruang-ruang yang lain hanya diciptakan untuk mengikuti kehendak sang pemilik private area.

Kedua, partai golkar mengabaikan strategi komunikasi politik internal sesama kader partai baik di pusat maupun di daerah yang kadang-kadang menjadi lawannya di internal partai itu sendiri. Hal ini akan berpengaruh pada figur atau tokoh-tokoh golkar yang kalah dalam pertarungan di internal partai seperti pada saat penetapan calon presiden atau calon legislatif. Jika secara kelembagaan partai ini kuat membina hubungan komunikasi politik sesama kadernya, maka konstalasi politik internal partai tidak sekeras seperti sekarang ini, atau dengan kata lain seluruh kader partai akan menjaga soliditasnya sebagai bagian dari lembaga. Maka tidak ada yang berpindah partai ataupun bermuka dua.

Disamping itu, partai ini tidak memiliki basis rekruitment yang terstruktur dan massif. Partai ini cenderung didominasi kalangan elit menengah. Pada umumnya masyarakat bawah hanya dilibatkan pada saat momentum kampanye Pilkada, Pilpres ataupun Pileg saja. Tanpa ada rekruitment kader secara terstruktur, terorganisir secara massif. Jika demikian, maka partai akan diisi oleh individu-individu yang syarat mengedepankan kepentingan pribadi bukan kepentingan kolektif anggota partai.

Pengalaman pemilu 2004 dan 2009, partai golkar banyak yang memprediksi akibat kekalahannya disebabkan oleh banyaknya cabang-cabang kelompok di lingkungan internal partai yang saling melemahkan satu sama lainnya, dan bahkan ada kemungkinan terdapat kelompok yang membelot dari keputusan partainya. Ini sungguh ironis, partai sekaliber golkar masih belum mampu mengurus sikap konsistensi kadernya demi menguatkan partainya sendiri.

Dan yang ketiga, basis ideologi kader partai golkar tidak mengarah kepada kesuksesan partainya namun banyak diisi dengan syahwat politik pribadi. Pengalaman pertarungan Aburizal Bakrie dengan Surya Paloh pada perebutan kursi ketua umum menunjukkan bahwa kader partai golkar tidak menguatkan kesuksesan partai. Pasca terpilihnya Ical sebagai ketua umum golkar, terdapat beberapa kelompok pendukung Surya Paloh yang memisahkan dirinya kedalam sekte yang berbeda, seakan menunjukkan sikap tidak sepakat dengan ketua umum terpilih. Sehingga banyak sekali tokoh-tokoh golkar yang tanpa berpikir panjang loncat ke partai-partai lain atau bahkan banyak yang mendirikan partai sendiri. Berbeda dengan Partai Demokrat, beberapa kadernya yang bersaing dalam bursa ketua umum tidak saling menunjukkan sikap kecewa ataupun tidak mendukung ketua umum terpilih. Begitu juga dengan PDI Perjuangan, tidak ada kader yang memprotes atas duduknya Megawati sebagai ketua umum partai, bahkan sebagian besar merasa jika figur Mega adalah bagian dari partai. Inilah yang kemudian menjadi tantangan partai beringin itu untuk memenangkan Pemilu 2014 nanti.

Ambisi ketua umum Ical memang terlihat nyata untuk menjadi capres 2014 tetapi tidak kemudian menutup keputusan kolektif partai. Seluruh kader partai ini memiliki hak bersuara secara terbuka tidak hanya pada mekanisme organisasi partai di tingkat kepengurusan saja. Hal ini akan berpengaruh pada soliditas kader partai yang saling menjagokan figurnya untuk menjadi capres 2014 dari partai beringin ini.

Kolektivitas pengurus DPD I dan II Partai Golkar sebagaimana diklaim oleh Sekjend Idrus Marham bahwa sebagian besar mendukung secara resmi akan penetapan Ical sebagai Capres 2014 dari Partai Golkar. Pernyataan sekjend di berbagai media massa, dilihat dari komunikasi politik menandakan bahwa pencalonan Ical memang sudah teragendakan sejak lama, apapun mekanisme yang akan ditempuh partai ini Ical ditargetkan menjadi Capres 2014.

Ada hal menarik dari komentar-komentar elit golkar terkait wacana penetapan Ical sebagai Capres 2014 dan wacana menghilangkan mekanisme konvensi. Pengalaman partai ini menjalankan konvensi sebagai cara berdemokrasi telah dilakukan pada tahun 2004 dan ketika itu Wiranto terpilih sebagai Capres dari partai golkar berpasangan dengan Solahudin Wahid. Namun, pengalaman itu ternyata tidak membuat kader golkar dewasa dalam berdemokrasi. Hari ini, kemungkinan besar golkar tidak lagi menjalankan konvensi sebagai sistem penjaringan calon presiden. Jika ini terjadi, ada banyak kader-kader terbaik partai golkar yang akan kehilangan kesempatannya untuk mendapatkan rekomendasi partai sebagai calon presiden. Peluang besar justru akan ada pada petinggi partai di kepengurusan, seperti ketua umum dan sekretaris jenderal.

Elektabilitas

Boleh jadi posisi ketua umum partai memiliki modal dan daya tawar kuat untuk menjadi calon presiden mewakili partainya. Tapi ada satu hal yang tidak bias dilupakan oleh siapapun mestinya, yaitu elektabilitas figur dengan elektabilitas partai. Ada probabilitas yang melekat pada kita, yakni seseorang bisa menjadi tokoh karena partainya dan partai bisa menjadi besar karena tokohnya. Posisi golkar ada pada pernyataan pertama. Bukti nyata ketika partai ini melakukan survey internal yang tidak menempatkan ketua umum di urutan teratas. Survey terakhir Lembaga Survei Indonesia (LSI) pun menunjukkan bahwa posisi ketua umum masih di posisi rendah. Megawati Soekarno Putri (15,6%), Prabowo Subianto (10,6%), Jusuf Kalla (7%) dan Aburizal Bakrie (5,6%). Itu artinya, penetapan capres partai golkar harus benar-benar mendapatkan pertimbangan dari seluruh kadernya.

Menjawab pertanyaan publik soal estafet kepemimpinan, golkar memang pandai dalam mengembangkan potensi kader-kadernya. Di sana ada proses regenerasi dari masa ke masa. Dibandingkan dengan partai-partai lainnya, golkar selalu memunculkan tokoh-tokoh baru pada setiap massa. Ini kemudian menjadi modal bagi partai tua ini dalam setiap menentukan calon presiden. Estafet kepemimpinan dalam roda organisasi memang mutlak dibutuhkan karena tidak selamanya satu pemimpin berdiri kekal, dan dipastikan ada masanya.

Proses regenerasi ini juga seyogyanya akan mempengaruhi kredibilitas dan elektabilitas partai. Sebagai partai besar, golkar punya basis sampai ke level RT/RW dan karenanya partai ini jika tidak mampu mengakomodir kader secara signifikan akan memunculkan serangan-serangan politik dari internalnya. Selamat berjuang partai golkar!