ALTOUR TRAVEL | Layanan Umroh Haji Plus

Diskursus tentang demokrasi selalu menjadi hal yang menarik untuk diperbincangkan, khususnya di kalangan masyarakat Indonesia saat ini. Bangsa Indonesia tengah diuji dalam praktik demokrasi yang terjadi saat ini. Perkara Pemilihan Umum (Pemilu); Pilpres, Pilkada, Pileg menjadi sorotan utama mengingat muncul gagasan-gagasan baru yang akan meramaikan diskursus dan praktik demokrasi di Indonesia yakni isu dikembalikannya Pemilukada oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini tertuang dalam RUU Pilkada yang akan disahkan 25 September mendatang.

Nampaknya bukan hanya persoalan recruitment  Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) saja yang mengundang adanya praktik-praktik “dagang kebo” atau istilah hukumnya praktik suap-menyuap. Istilah suap-menyuap lebih tepat dibanding menggunakan istilah “jual-beli” karena jual-beli merupakan aktivitas yang diperuntukkan pada nilai-nilai sah sebagai sarana tukar-menukar. Tetapi, praktik tersebut juga melintas pada ranah yang sakral dalam urusan pemerintahan yakni positioning jabatan. Praktik dagang kebo pada jabatan tertentu telah mengusik sebagian besar masyarakat dan kalangan birokrasi itu sendiri karena telah keluar dari norma-norma yang dibuat dalam konstitusi negara kita terhadap nilai etika dan integritas.