MEMBACA (POLITIK) KAUM PINGGIRAN

Meski penetapan calon bupati/wakil bupati Tangerang pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2012 ini belum disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tangerang, nampaknya sejumlah masyarakat sudah memiliki persepsi siapa saja nama-nama yang akan meramaikan pesta demokrasi di Kabupaten Tangerang itu. Hal lain yang menjadi isu krusial yakni para bakal calon (balon) itu mengusung isu pemimpin muda. Seiring dengan bergulirnya wacana regenerasi kepemimpinan nasional dengan ekspektasi masyarakat munculnya pemimpin-pemimpin muda nampaknya di Kabupaten Tangerang isu tersebut dipopulerkan oleh balon-balon yang mengaku pemuda.

Bukan lantaran tercatat sebagai kader Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) ataupun berusia lebih muda dari pemimpin sebelumnya. Para balon yang bermunculan gambarnya di ruang-ruang publik itu mestinya melihat jargon sosialisasinya dengan sebuah persoalan yang dialami masyarakat, bukan persoalan siapa yang lebih muda. Jargon-jargon semisal “Muda dan Peduli”, “Dekat Merakyat”, “Menuju Perubahan” atau jargon lainnya yang belum berani muncul tidaklah memiliki efek terhadap ekspektasi masyarakat. jargon tersebut hanya berfungsi sebagai penyegar suasana kampanye politik saja, dan tidak lebih.

                                      

Wacana regenerasi kepemimpinan pemuda tidak berlaku bagi kalangan masyarakat pinggiran. Tua dan muda bukan menjadi ukuran dalam memimpin, apalagi belum ada definisi pasti tua dan muda. Saya berpendapat pada Pemilukada Kabupaten Tangerang ini, masyarakat memiliki ekspektasi yang rendah terhadap para figur balon. Disini, saya memberikan istilah “kaum pinggiran” berarti di luar itu ada kelompok elite. Satu persatu, ada baiknya kita lihat secara objektif tentang apa pengaruh dari Pemilukada bagi kaum pinggiran dan kelompok elite.

Pertama, bagi kelompok elite Pemilukada adalah momentum untuk berebut kursi kekuasaan. Tidak hanya balon bupati dan wakilnya saja yang ingin berkuasa melainkan orang-orang sekeliling balon yang diusungnya juga memiliki tujuan berkuasa, hanya saja porsi kekuasaannya yang bertingkat-tingkat. Oleh karenanya, tak heran jika tim sukses, relawan dan para pegiat lainnya juga saling berlomba mengusung kandidat pilihannya masing-masing, sementara kalau kita lihat di pelosok-pelosok daerah tidak ditemukan adanya ekspektasi tentang siapa-siapa yang diharapkan untuk terpilih, mereka hanya memikirkan nasib keluarga dan anak-anak mereka, tidak terjadi aktivitas loby meloby memilih kandidat kecuali diperankan oleh kelompok elite tadi. Artinya, sebagian besar masyarakat pinggiran memilih untuk diam dan tidak mengambil langkah politik secara masif mendukung salah satu kandidat. Dari sini, Pemilukada bernilai kecil bagi kaum pinggiran.

Kedua, mengenai kandidat yang bermunculan gambarnya di ruang-ruang publik tak aneh bagi kaum pinggiran dalam melihat sejumlah baliho ataupun sejenisnya itu. Mereka melihat itu sebatas fenomena berjangka yang hanya terjadi pada saat jelang Pemilukada. Sementara bagi kelompok elite fenomena semacam ini menjadi penting dan bagian dari perang opini. Maka tak jarang kita lihat diantara mereka yang terjadi konflik akibat fenomena jual gambar itu. Berbagai propaganda dan agitas bahkan black campaign pun dilakukan. Ketiga, bagi para tim sukses masing-masing balon menyukai kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa (voters) seperti menghadiri Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), Pengajian Majelis Taklim, Pertemuan Keluarga, dan semacamnya yang dianggap dapat mempengaruhi pilihan mereka dalam memilih calon bupati/wakil bupati. Sementara pada kaum pinggiran kegiatan itu hanya diartikan sebagai sesuatu yang jarang terjadi, karena dihadiri oleh pejabat atau calon bupati/wakil bupati. Ekspektasi mereka bukan pada penilaian figur ataupun program-program yang akan dilakukan melainkan sebatas seremonial belaka dan bahkan hanya mengharapkan bingkisan yang tak jarang dibagikan oleh sang kandidat.

Kemudian, mengenai jargon para kandidat seperti di atas sifatnya hanya temporer saja dan terbentuk sekaligus terpublikasikan pada saat jelang kampanye politik. Kaum pinggiran tidak melihatnya dengan penuh perhatian. Para kandidat mestinya melihat jargon dengan melihat juga persoalan yang kini sedang dialami masyarakat. di beberapa wilayah Kabupaten Tangerang masih banyak persoalan yang menyangkut kemiskinan, pengangguran, lingkungan kumuh, pelayanan kesehatan dan semacamnya yang seharusnya menjadi perhatian para kandidat untuk menerangkan kepada publik sehingga publik akan mengeluarkan ekspektasinya kepada siapa yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut, bukan bermain elit-elitan.

Sosiolog Interaksionisme simbolik, Herbert Blumer (1962) mengemukakan dalam teorinya tersebut bahwa masyarakat bukanlah sesuatu yang statis yang selalu mempengaruhi dan membentuk diri kita, namun sebaliknya masyarakat merupakan sebuah proses interaksi. Artinya, kalaupun para kandidat maupun tim suksesnya yang selalu berinteraksi dengan masyarakat pinggiran tidak menjamin bahwa keberadaannya akan mempengaruhi kondisi masyarakat tersebut. Karena bukan solusi yang ditawarkan melainkan hadiah atau reward. Kalau demikian yang terjadi berlakukalah teori cost and reward dan tentu saja yang berinteraksi hanyalah kandidat dan tim suksesnya saja tidak sampai kepada masyarakat.

Sudah sepatutnya elite politik memahami kondisi seperti ini, kita semua harus mengakui bahwa di sana ada kaum pinggiran yang mempunyai hak politik sama dengan yang lainnya. Pendidikan politik mereka ditentukan oleh cara pandang elite dalam memperlakukannya, apalagi pada saat momentum Pemilukada. Kaum pinggiran memang bukan kaum marjinal seperti pendapat Karl Marx karena dipengaruhi budaya proletarianisme. kaum pinggiran ini adalah mereka yang tidak pernah diberi kesempatan mengetahui kondisi riil wilayahnya dan hanya merasakan persoalannya saja. Semoga kandidat Bupati dan Wakil Bupati Tangerang melihat fenomena ini sebagai isu krusial yang harus mereka jadikan tema pencalonannya di Pilkada Kabupaten Tangerang.