MANUVER ICAL DAN NASIB PARTAI BERINGIN
Pasca keputusan Rapat
Pimpinan Nasional Khusus (Rapimnassus) Partai Golkar Juni 2012 yang menetapkan
Aburizal Bakrie sebagai Calon Presiden 2014 nampaknya akan muncul polemik baru
di tubuh partai berlambang beringin tersebut. Sejak semula isu pencapresan sang
ketua umum itu muncul, berbagai kecaman sekaligus dukungan datang beriringan
dari sejumlah tokoh internal maupun eksternal partai. Interpretasinya pun
bermacam-macam jika sampai harus terjadi Ical sebagai Capres 2014 yang diusung
Partai Golkar.
Secara administratif, Ical
memang telah resmi mengantongi legalitas partai untuk diusung sebagai Capres
melalui mekanisme Rapimnassus yang mengagendakan penetapan calon presiden.
Namun dibalik mekanisme itu ada hal-hal yang semestinya diperhatikan dalam
rangka menjaga citra partai yang jauh lebih penting ketimbang citra personal
ketua umum. Dalam teori Political
Marketing, Henneberg (2004) berpendapat bahwa dalam penggunaan instrumen
marketing dalam politik syarat menyiratkan atrofi dan kelainan. Artinya, ketika
Aburizal Bakrie memberi kesan bahwa dirinya figur yang paling layak untuk
mewakili Partai Golkar dalam Pilpres 2014 dan instrumen yang digunakannya
adalah mekanisme penetapan bukan konvensi sebagaimana partai ini pernah
menggunakannya pada 2004, maka ia telah menggunakan instrumen itu untuk sesuatu
yang lain atau yang baru. Kenapa demikian? Tentu saja Partai Beringin itu telah
menggunakan mekanisme demokrasi yang dianggap paling baik dan beretika ketika
melakukan penjaringan Capres pada 2004 lalu dan kini mekanisme itu berubah
sehingga instrumen yang digunakan dalam marketing politiknya pun cenderung
mengalami kelainan.
Saya berpendapat peluang
Ical dan Partai Golkar bergantung pada tumbuhkembangnya opini arus bawah atau
DPD II yang menolak mekanisme penetapan. Legalitas yang kini didapat Ical akan
menjadi polemik baru bagi internal Partai Golkar. Isyarat itu sudah ada sejak
munculnya opini tokoh dan fungsionaris Partai Golkar seperti Akbar Tandjung dan
yang lainnya telah mempengaruhi beberapa kans arus bawah, terlebih nama sang
ketua umum itu memiliki cacat sosial yakni kasus lapindo. Kepercayaan diri yang
dibangun Ical dengan legalitas partainya boleh saja untuk menunjukkan
eksistensi partai yang pernah mengalami kejayaannya pada era Soeharto ini,
namun tidak boleh dilupakan jika masih terdapat ganjalan di internal baik pusat
maupun arus bawah.
Ada empat hal yang menjadi
catatan penting pasca ditetapkannya Ical melalui Rapimnassus tersebut. pertama,
kekecewaan yang dialami kans internal partai dan arus bawah belum redam dan
cenderung mencari peluang baru, sehingga kejadian buruk yang dikhawatirkan kedepan
yaitu adanya label buruk terhadap gagasan, opini maupun objek Aburizal Bakrie
sebagai tokoh golkar yang nantinya akan menganggu perjalanannya menuju Capres
2014. Labeling ini bisa dimulai dari
kans internal yang kemudian menjadi kunci bagi lawan-lawan politik eksternal
dalam menurunkan citra Ical dan Partai Golkar.
Kedua, minimnya
testimoni yang mengamini Ical maju sebagai Capres dari Partai berwarna kuning
itu. Testimoni memang mudah dibuat namun tak sembarang bisa dibuat. Bagi Ical
testimoni sangatlah mudah untuk dibuat karena ia memiliki peran media massa
yang cukup membantu keluaran opini dari testimoni itu. Tetapi, disini testimoni
itu harus datang dari tokoh yang merupakan kans intrenal Ical di partai golkar.
Ini akan menunjukkan bahwa Golkar dan Ical tetap solid setelah siapapun
ditetapkan sebagai Capres. Hal ini penting guna meredam kekecewaan kans
internal yang pernah tidak mengamini Ical sebagai kandidat dari Golkar.
Lagi-lagi, Akbar Tandjung dan Jusuf Kalla berpeluang untuk memberikan testimoni
yang dapat meredam kekecewaan kans internal ataupun arus bawah untuk menyatukan
visi-misi memenagkan Ical sebagai RI-1. Ini adalah PR Ical dan rekan-rekannya
untuk menegaskan kepada publik bahwa Partai Golkar solid dan memiliki kekuatan
satu menyeluruh.
Ketiga, Retorika
Ical dan partai Golkar cenderung menurun. Ini patut diperhatikan oleh para
pendukung Ical dan partai Golkar karena berkaitan dengan komunikasi politik
partai, out put nya akan lebih luas,
yaitu lingkup internal partai dan eksternal partai. Retorika ini berfungsi dua
macam keluaran, one to one dan one to many. Proses komunikasi politik
ini mesti dibangun karena posisi Ical yang kini memiliki cacat sosial yang tak
kunjung terbayar, yaitu kasus lumpur lapindo. Ical semestinya memberikan ruang
negosiasi secara partikular untuk meredam opini yang menjadikannya cacat sosial
itu menjadi halus (soft). Negosiasi yang dilakukan melalui retorika One to Many akan membantunya
bernegosiasi dengan publik secara halus untuk mendapatkan citra positif sebagai
calon pemimpin bangsa. Kemudian, implikasi dari cara ini adalah mereka yang
berada dalam arus bawah (kans internal). Retorika one to one mengindikasikan Ical sebagai seorang ketua umum partai
yang dapat berdialog dengan semua kalangan dan secara personal. Nama Jusuf
Kalla dan Akbar Tandjung adalah contoh tokoh senior Golkar yang perlu diajak berkomunikasi
secara personal, one to one. Ini akan
membantu Ical dalam meraih citra pemimpin partai yang plural yang dapat
mengakomodir semua kalangan.
Keempat, Partai
Golkar bukanlah partai yang minim resiko kehilangan popularitas. Popularitas
itu sendiri dibutuhkan bagi parpol manapun untuk menunjang keberhasilannya
sebagai kontestan pemilu. Golkar merupakan partai besar yang mengalami puncak
kejayaannya pada era Presiden Soeharto, ajaibnya partai itu hingga kini masih
tergolong sebagai partai full power meskipun tidak sedang menguasai
pemerintahan. Disini, penekanannya adalah polularity
yaitu bagaimana seorang ketua umum bersama kader-kadernya mendulang
popularitas partai untuk maju menjadi yang unggul. Dalam istilah komunikasi
politik upaya meningkatkan popularitas partai menjadi bagian dari bandwagon, yaitu usaha untuk meyakinkan
khalayak akan kepopuleran dan kebenaran tujuan (Gun Gun H,2009).
Apa-apa yang menjadi upaya
Ical beserta rekannya untuk menunjukkan kepada publik bahwa Golkar memiliki
suara signifikan dan berupaya memenangi pemilu 2014 adalah bagian dari manuver
yang tak terpisahkan dari wacana Pencapresan Ical di 2014, sehingga legalitas
partai pun telah diyakini sebagai langkah awal untuk menuju RI-1. Namun tetap
saja, upaya personal dan partai tidak bisa dipisah-pisahkan karena akan menjadi
satu kesatuan antara personal sebagai figur dan partai politik sebagai
kelembagaan. Jika persoalan-persoalan yang kini menyertai personal Ical dan
Partai Golkar itu tidak dibenahi, bukan tidak mungkin Ical dan partainya akan
tereliminasi sebagai pemenang Pemilu 2014.
