BANYAK KEPALA DAERAH SELEWENGKAN BANTUAN SOSIAL
"Hal ini disebabkan otorisasi atas belanja hibah dan bantuan sosial dilakukan sendiri oleh kepala daerah," kata Gamawan, Jumat di kantornya, Senin 28 Juni. Nah, karena langsung ditangani sendiri kepala daerah, ada indikasi dana tersebut digunakan untuk kepentingan politik para incumbent.
Menurutnya, tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala daearah tersebut terjadi pada tataran pelaksanaan bukan pada kebijakan. Gamawan menjelaskan, dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, seorang kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan. Tapi kepala daerah harus melimpahkan kewenangannya kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD).
Nah, seorang kepala daerah seharusnya tidak terlibat langsung dalam kegiatan pelaksaan penganggaran. "Tapi kenyataannya kan berbeda. Banyak kepala daerah yang tersangkut korupsi diantaranya terkait dengan pelaksaan anggaran," imbuhnya.
Karenanya, Gamawan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan inventarisasi terhadap kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah. Tujuannya, agar modus yang kerap dilakukan para kepala daerah tersebut dapat diketahui dan dicegah.
Selain itu, Gamawan mengatakan pihaknya akan memperkuat sistem pengendalian intern pemerintahan (SPIP). Baik di Kemendagri maupun di semua pemerintahan daerah. Menurutnya SPIP juga bertugas untuk mengevaluasi apakah kesalahan yang selama ini terjadi merupakan faktor perencanaan, pengendalian, atau dalam pelaksanaan. "Ini yang harus dievaluasi semua," terangnya.
Gamawan menerangkan, kini sudah 7 provinsi dan 69 kabupaten/kota sudah menerapkan SIPI. Tapi jumlah tersebut dirasa masih sangat kurang. Sebab, Indonesia memiliki 524 daerah.
Saat ini, kata dia, baru tujuh daerah yang telah menuntaskan SPIP, yakni, Provinsi Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Kalbar, Kaltim, Maluku Utara, dan Lampung. Atas daerah tersebut dirinya memberikan apresiasi.
Ia berharap semua provinsi pada tahun ini telah selesai menyusun Pergub tentang penyelenggaraan SPIP. (gus/fmc/jpnn)
Menurutnya, tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala daearah tersebut terjadi pada tataran pelaksanaan bukan pada kebijakan. Gamawan menjelaskan, dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, seorang kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan. Tapi kepala daerah harus melimpahkan kewenangannya kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD).
Nah, seorang kepala daerah seharusnya tidak terlibat langsung dalam kegiatan pelaksaan penganggaran. "Tapi kenyataannya kan berbeda. Banyak kepala daerah yang tersangkut korupsi diantaranya terkait dengan pelaksaan anggaran," imbuhnya.
Karenanya, Gamawan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan inventarisasi terhadap kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah. Tujuannya, agar modus yang kerap dilakukan para kepala daerah tersebut dapat diketahui dan dicegah.
Selain itu, Gamawan mengatakan pihaknya akan memperkuat sistem pengendalian intern pemerintahan (SPIP). Baik di Kemendagri maupun di semua pemerintahan daerah. Menurutnya SPIP juga bertugas untuk mengevaluasi apakah kesalahan yang selama ini terjadi merupakan faktor perencanaan, pengendalian, atau dalam pelaksanaan. "Ini yang harus dievaluasi semua," terangnya.
Gamawan menerangkan, kini sudah 7 provinsi dan 69 kabupaten/kota sudah menerapkan SIPI. Tapi jumlah tersebut dirasa masih sangat kurang. Sebab, Indonesia memiliki 524 daerah.
Saat ini, kata dia, baru tujuh daerah yang telah menuntaskan SPIP, yakni, Provinsi Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Kalbar, Kaltim, Maluku Utara, dan Lampung. Atas daerah tersebut dirinya memberikan apresiasi.
Ia berharap semua provinsi pada tahun ini telah selesai menyusun Pergub tentang penyelenggaraan SPIP. (gus/fmc/jpnn)
