PENATAAN PANTURA BUTUH RP. 5 TRILIUN

-
Rencana penataan kawasan Pantai Utara (pantura) di Kabupaten Tangerang sedikitnya membutuhkan investasi sekitar Rp5 triliun.

Anggaran tersebut untuk merealisasikan reklamasi pantai dan kota baru, kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang Benyamin Davnie.

“Untuk penataan kawasan pantura, dibuat holding company, yakni PT Mitra Kerta Raharja. Dimana pemkab sebagai pemegang saham. Penataan kawasan pantura akan melibatkan swasta,” katanya.

Penataan besar-besaran di kawasan pantura tersebut, lanjut Benyamin, juga dimaksudkan pengembangannya ke kawasan tengah Tangerang. Salah satu tahap awal yang dilakukan adalah membangun 38 kilometer jalan di kawasan pantura yang menelan anggaran sebesar Rp125 miliar. Tahun ini, dialokasikan pemeliharaan jalan tersebut sebesar Rp50 miliar.

“Nanti landasan yuridis pengembangan itu kita akan memakai peraturan daerah [perda] dan sudah dalam penyusunan. Setelah rampung coba kita ajukan ke DPRD,” jelasnya.

Untuk reklamasi kawasan pantura, yang akan disulap menjadi kawasan niaga dan industri tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 9.000 hektare. Dengan bentangan antara kawasan DKI Jakarta dan Kronjo, Kabupaten Tangerang.

Pembangunan reklamasi ini merupakan proyek jangka panjang Kabupaten Tangerang. Di kawasan tersebut akan dibuat pelabuhan dengan spesifikasi khusus, kawasan industri, kawasan hunian, pusat bisnis, wisata dan sport center.

Postingan populer dari blog ini

BELAJAR DARI LIU XIAOBO

-
Gambar
Persoalan Demokrasi yang tumbuh-kembang di negeri Indonesia tidaklah berjalan sesuai teratah teori yang mengisyaratkan adanya kesejahteraan dan kemerataan kehidupan bangsa. Tidaklah aneh jika kita pandai membaca situasi bagsa ini cenderung ke arah back to dictator lantaran kekuasaan kembali menjadi pucuk kebijakan, tanpa mengolahnya dengan konsensus rakyat. Lagi-lagi ini akan menjadi momok bagi bangsa yang sedang tumbuh-kembang dalam proses demokrasi. Indonesia bukanlah bagsa yang muda, lebih dari setengah abad ia tumbuh berkembang menjadi bangsa yang semakin banyak sejarahnya, namun sejarah itu tidaklah memiliki arti penting atas perubahan-perubahan yang terjadi di bangsa Indonesia ini. ya, setidaknya tulisan ini sedikit menggelitik kita semua untuk bagaimana semestinya kita menjadi pribadi yang pantas dikatakan sebagai putera Indonesia. Kita lahir di negeri petani dan nelayan. dari sanalah latar belakang kita terbentuk. omong kosong jika kaum borjuis Indonesia bilang tidak kenal den...
Baca selengkapnya

SI DOEL JADI GUBERNUR ?

-
Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan memperberat hukuman untuk Ratu Atut Chosiyah (Gubernur Banten non-aktif), artinya selangkah lagi Rano Karno yang kini sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Banten akan menduduki kursi yang pernah dimiliki Ratu Atut yaitu sebagai Gubernur Banten. Barangkali menjadi Gubernur Banten juga diimpikan Rano Karno selama ini, terlebih sejak Ratu Atut Chosiyah didera kasus hukum yang menimpanya. Dilihat dari aspek hukum dan administrasi negara kita, jika Gubernur berhalangan tetap karena terpidana hukum secara otomatis wakilnya akan naik tahta atau menggantikan sang gubernur.
Baca selengkapnya

ATUT CHOSIYAH: Pemuda Harus Menjadi Estafet Kepemimpinan

-
Kamis, 24 Februari lalu adalah momentum penting bagi bangkitnya Karang Taruna Provinsi Banten. Pasalnya, pada taggal tersebut secara resmi Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chosiyah melantik pengurus Karang Taruna Provinsi Banten. Hadir ketua umum Karang Taruna Nasional, Taufan Eko Nugroho Rotorasiko yang didampingi jajarannya. Dalam pelantikan yang berlangsung di Pendopo Gubernur Banten itu, Atut menyampaikan kepada para audiens bahwa Karang Taruna sebagai organisasi pemuda yang harus melanjutkan kepemimpinan di Banten. Ketua Karang Taruna Provinsi Banten, H. Andika Hazrumy juga menegaskan dalam sambutanya, bahwa Karang Taruna adalah wadah pengembangan pemuda yang bergerak di bidang sosial-masyarakat, dan memiliki wadah strategis yang mengakar sampai ke tingkat kelurahan dan desa. Pernyataan Atut Chosiyah itu diamini oleh sejumlah pejabat SKPD Provinsi Banten yang juga turut hadir, diantaranya Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten, Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Banten, Asda III ...
Baca selengkapnya